Try to Change Destiny: Ekonomi

PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA DAPAT DIWUJUDKAN MELALUI PENINGKATAN INVESTASI DAN PERLUASAN PASAR

Bab I

A. Pendahuluah

Assalamua’laikum wr.wb

Dalam pembangunan ekonomi Negara – Negara sedang berkembang termasuk Indonesia, pengangguran semakin bertambah jumlahnya lapangan kerja semakin sempit SDM tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan untuk masuk dalam lapangan kerja. Tinggakt pengangguran suatu Negara sangat berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Semakin tinggi tinggakat pengannguran maka akan berdampak pada pendapatan perkapita.

Selain pemerintah, swasta juga punya andil dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian suatu Negara terutapa peran swasta yaitu dengan investasi dan membuka lapangan kerja. Anggaran pemerintah sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian. Anggaran pemerintah dapat berpengaruh pada tingkat output. Pengaruhnya tergantung pada pengaruh anggaran terhadap sector swasta. Pengaruh anggaran pemerintah terhadap sektor swasta dapat bersifat substitusi atau komplemnenter. Anggaran pemerintah yang bersifat substitusi dengan swasta jika in vestasi
poemerintah bersaing dengan investasi swata. Anggaran pemerintah dapat bersifat komplementer denagn sektor swata apabila investasi pemerintah digunakan dalam pembangunan infrastruktur fisik maupun nonfisik. Hal ini akan meninggkatkan Ekonomies Of Scale melaului perluasan pasar yang selanj utnya akan meningkatkan keuntungan sektor swasta.

Investasi pemerintah juga akan meningkatkan pendapatan secara langsung maupun tidak langsung melalui multiplier effect, sehingga sektor swasta akan terdorong untuk melakukan investasi karena keuntungan diperoleh akan meninggkat sejalan dengan peningkatan pada pemerintah pada permintaan terhadap barang akhir.

Maka dengan investasi dan perluasan pasar akan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonoian yang lebih baik.

Padang ……………………………….2011

B. Daftar isi

1. BAB I
Pendahuluan ……………………………………………………………… : ii
Daftar isi ……………………………………………………………………… : iii
Latar belakang …………………………………………………………. : v

2. BAB II

4. Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekinomi ………… : vi

- Pembagunan Ekonomi

Pengertian Pembangunan……………………. : vi
Tantangan pembangunan ………………….. : viii
Ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan : x
Keberhasilan investasi pembangunan ekonomi : xiii
Konsep dan tujuan pembangunan secara umum : xiv

- Pertumbuhan ekonomi

Pengertian pembangunan ………………….. : xvi
Pertumbuhan ekonomi dan kenaikan produktivitas : xvi
Kebijakan dan perilaku pemerintah yang mempem

pengaruhi keputusan investasi…………… : xvi

Permintaan agregatif dan pertumbuhan ekonomi : xvii
Tiori dan model pertumbuhan ekonomi…. : xvii
Negara berkembang dan factor pertumbunannya : xvii
Factor penggerak pertumbuhan ekonomi

dalam menanggulangi kemiskinan……….. : xviii

Peranan penting pemerintah dalam menghitung ekonomi : xix
Strategi pertumbuhan ekonaomi ………….. : xx
Aspek hubungan internasional dalam pertumbuhan ekonomi : xxi
Jawaban halaman…………………………………….. : xxii
Pendapatan perkapita ……………………………. : xxiii
GDP dan CPI Indonesia ………………………….. : xxiii
Masalah dan hambatan pembangunan di Indonesia : xxx

BAB III
Penutup …………………………………………………… : xxxv

- Kesimpulan ………………………………………… : xxxxv

- Penutup dari penulis ………………………. : xxxvi

C. Latar Belakang Masalah

Dalam pembanguan ekonomi Negara – Negara sedang berkembang, yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih tumit dan lebih serius dari masalah perubahan dalam distribusi pendapatn yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah.

Negara – Negara sedang berkembang seperti Indonesia peranan pemerintah masih tergolong besar. Anggaran pemerintah tergolong sangat mempengaruhi perekonomian. Anggaran pemeritah dapat mempengaruhi tingakt output. Pengaruhnya tergantung terhadap anggaran terhadap sektor swata. Pengaruh anggaran pemerintah terhadap sektor swata yang bersifat substitusi. Anggaran pemerintah yang bersifat substitusi dengan sector swata jika investasi pemerintah bersaing dengan sektor swasta. Anggaran pemerintah dapat bersifat substitusi dengan sektor swasta apabila investasi pemerintah digunakan dalam pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik. Hal ini akan meningkatakan Economies Of Scale mulai dengan perluasan pasar selanjutnya akan meningklatkan keuntungan swata.

Investasi pemerintah juga dapan meningkatkan secara langsung maupun tidak langsung melalui multiplier effect, hingga sektor swata akan terdorong untuk melakukan investasi karena keuntungan yang diperoleh akan meingkat sejalan dengan peningkatan pada permintaan terhadap barang akhir.

Investasi merupakan suatu komponen yang penting dalam menetukan GNP. Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam permintaan agregat. Biasanya perluasan investasi memiliki sifat yang sangat tidak stabil sehingga sering mengalami fluktuasi yang menyebabkan terjadinya resesi. Investasi dan perluasan pasar sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah capital. Investasi akan menanbah jumlah (stock) dari capital. Tanpa investasi maka tidak aka ada pabrik, masin – masin baru dan dengan demikian tidak ada ekspansi.

Dalam kaitanya dengan stabilisasi untuk mengatasi akibat buruk dari adanya fluktuasi investasi maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimanakah pengaruh tingkat investasi publik, suku bunga domestic rill, inflasi domestic, beban hutang luar negeri dan produk domestic bruto terhadap tingkat investasi swasta di investasi.

Bab II

Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi

****Pembangunan Ekonomi

A. Penertian Pembangunan Ekonomi

Pada umumnya setiap orang tentu menginginkan keadaan yang lebih baik dari keadaannya sekarang, untuk semua aspek kehidupannya. Meskipun demikian pengertian kehidupan yang lebih baik ini mungkin sekali akan berbeda-beda pada setiap orang. Perbedaan ini merupakan refleksi dari perbedaan dalam kebutuhannya masing-masing. Sebagai contoh, orang yang telah memiliki rumah tinggal yang memadai dan tingkat konsumsi yang cukup, mungkin ingin memperbaiki kehidupannya dengan memiliki alat transportasi yang baik dan nyaman untuk keluarganya. Sebaliknya bagi keluarga yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari, perbaikan yang dinginkan adalah berupa kecukupan pangan bagi mereka sekeluarga.

Setiap orang dengan caranya masing-masing tentu ingin mendayagunakan segala sumberdaya, aset, dan kemampuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Limpahan sumberdaya yang diterima (resource endowment), jumlah aset yang dikuasai, dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dan setiap golongan masyarakat tidaklah sama. Ini akan berimplikasi pada kemampuan orang atau golongan masyarakat tersebut untuk mencapai tujuan mereka dalam rangka memperbaiki aspek-aspek kehidupannya. Sesungguhnya usaha untuk menerapkan kemampuan dalam pengelolaan sumberdaya dan aset yang dimiliki untuk mencapai keadaan yang lebih baik adalah merupakan aktifitas pembangunan. Kemampuan mengelola, ketersediaan sumberdaya, dan jumlah aset yang dimiliki dengan demikian merupakan tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Semakin tinggi kemampuan mengelola akan membuat semakin banyak alternatif-alternatif yang dapat dikembangkan untuk melaksanakan pembangunan. Demikian juga dalam hal sumberdaya, semakin banyak sumberdaya yang dikuasai dan semakin besar tingkat penguasaan terhadap sumberdaya tersebut, akan semakin besar pula peluang pembangunan yang dilaksanakan akan berhasil dengan lebih baik. Dalam hal jumlah aset, kecenderungannya adalah bahwa semakin banyak aset yang dikuasai (misalnya dukungan infrastruktur, sarana, dan prasarana) akan semakin mudah mewujudkan rencana dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengertian kemampuan di atas mencakup kemampuan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Untuk setiap aktifitas pembangunan mulai dari yang paling sederhana, misalnya aktifitas nelayan kecil mengail ikan, sampai aktifitas pembangunan yang kompleks misalnya usaha negara-negara anggota Uni Eropa untuk membangun suatu sistem perekonomian yang akan memperkuat posisi mereka dalam relasi perdagangan international, semuanya membutuhkan kemampuan dalam tiga aspek tersebut di atas.

Untuk mengail ikan nelayan memerlukan pengetahuan sederhana tentang perlengkapan pancing, jenis umpan yang dapat digunakan, dan lokasi yang kemungkinan banyak ikannya. Nelayan ini juga memerlukan keterampilan untuk mengangkat pancing, sehingga ikan yang telah mematuk umpan tidak sampai terlepas. Nelayan ini juga menerapkan teknologi sederhana bagaimana matakail dibuat dan digunakan agar dapat membantu meningkatkan produktifitasnya dalam mengail. Demikian juga halnya dengan kolaborasi negara-negara anggota Uni Eropa. Mereka memerlukan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan international, sehingga dapat memformulasikan sistem transaksi yang dapat diandalkan (reliable). Mereka memerlukan keterampilan negosiasi untuk mewujudkan maksud mereka, tidak saja agar diterima oleh negara-negara anggota, melainkan juga untuk sosialisasi rencana dan program mereka agar tidak mendapatkan tantangan dari negara-negara lain di dunia. Mereka juga memerlukan teknologi pendukung untuk mewujudkan maksud mereka, misalnya berupa teknologi monitoring dan komunikasi yang sangat penting bagi keberlangsungan proyek mereka.

Sumberdaya untuk pembangunan umumnya dibedakan atas:

sumberdaya alam (natural resources),
sumberdaya manusia (human resources),
sumberdaya modal (capital), dan sumberdaya berupa teknologi. Modal dan teknologi sering juga digolongkan sebagai sumberdaya buatan (man made resources). Sumberdaya alam meliputi misalnya lahan, bahan tambang (minyak, batu bara), hutan dan sebagainya.

Dalam aktifitas pembangunan beberapa ahli percaya bahwa berbagai jenis sumberdaya tersebut berbeda-beda kedudukannya, sesuai dengan kontribusinya masing-masing terhadap aktivitas pembangunan. Keterbatasan pemilikan lahan bukan faktor yang sifatnya kritis yang menyebabkan kemiskinan. Faktor kritis (critical factor) penyebab kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas populasi dan investasi pendidikan sangat penting untuk upaya-upaya pembangunan dan pengentasan kemiskinan di suatu wilayah.

Dalam faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan, sumberdaya manusia bersama-sama teknologi dipisahkan dari kelompok sumberdaya, dan digolongkan dalam kelompok lain yang lebih kritikal dari sumberdaya dan aset, yaitu kemampuan mengelola. Kualitas sumberdaya manusia yang baik bila dipadukan dengan kemampuan dan penguasaan teknologi yang maju akan memberikan peluang yang lebih besar bagi seseorang atau sekelompok masyarakat untuk menemukan alternatif pendayagunaan sumberdaya dan aset yang dimilikinya secara lebih efisien sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal.

Jumlah aset yang dimiliki sebelumnya (initial assets) merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan pemilikan aset yang lebih baik, individu atau kelompok masyarakat tertentu akan memiliki peluang yang lebih baik dan kemudahan yang lebih banyak dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya hasil pembangunan dapat berkontribusi pada pembentukan aset yang lebih baik. Kenyataan inilah yang melatarbelakangi munculnya problema lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty).

Orang-orang miskin umumnya tidak memiliki aset yang baik dan kemampuan mereka sangat terbatas. Meskipun sumberdaya di sekitar mereka kadangkala melimpah, tapi penguasaan mereka terhadap sumberdaya tersebut sangat terbatas. Konsekuensinya, dalam upaya dan aktifitas pembangunan yang mereka laksanakan mereka menjadi jauh tertinggal, dibandingkan kelompok masyarakat lain yang mempunyai kemampuan, aset dan pengusaan sumberdaya yang lebih baik. Kondisi ini terus berlanjut berjalan ke arah pelebaran gap kaya miskin, karena yang kaya akan semakin kaya karena hasil pembangunan mereka lebih baik, sementara yang miskin akan semakin tertinggal karena pembangunan yang dijalankannya berjalan jauh lebih lambat.

Aktifitas pembangunan ini dapat dilakukan oleh seorang individu, sekelompok masyarakat, sebuah komunitas masyarakat dalam suatu wilayah propinsi, negara atau bahkan juga komunitas international. Dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat atau kumpulan komunitas yang lebih luas, secara umum cenderung mempunyai kekuatan yang lebih besar dan karenanya juga memiliki implikasi yang lebih luas. Hal ini karena dalam aktifitas pembangunan mereka kemampuan, aset dan sumberdaya dipadukan. Meskipun demikian sinkronisasi diperlukan dalam aktifitas ini sehingga perbedaan yang ada di antara individu-individu anggota kelompok tersebut tidak membesar dan berkembang menjadi konflik yang tidak menguntungkan bagi aktifitas pembangunan.

Dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa setiap individu ingin perbaikan dalam kehidupannya, dan bahwa keinginan individu-individu tersebut berbeda-beda tergantung kebutuhannya masing-masing, maka tujuan pembangunan juga berbeda-beda. Aktifitas pembangunan yang melibatkan lebih dari satu individu memerlukan suatu perekat untuk mengkoordinasikan segenap aktifitas secara sinergis. Perekat tersebut lazimnya berupa tujuan yang sama. Bila tujuan yang sama dapat diangkat menjadi tujuan bersama, maka kemudian akan mudahlah melakukan koordinasi untuk memadukan segenap sumberdaya, aset dan kemampuan yang dimiliki dalam kelompok tersebut untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal.

B. Tantangan Pembangunan

Menyikapi era perdagangan bebas ASEAN (AFTA) 2003, dimana terjadi persaingan pasar yang tinggi antara negara-negara ASEAN, perlu kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan pembangunan di berbagai sektor, sehingga produk barang dan jasa yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk negara lain. Salah satunya adalah pembangunan di sektor pertanian. Kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk menghasilkan produk pertanian dan perkebunan seperti industri agribisnis yang menghasilkan produk pertanian handal dan berkualitas ekspor. Untuk itu diperlukan pemberdayaan petani sebagai persiapan sumber daya petani profesional yang siap bersaing dalam menghasilkan produk pertanian.

Tantangan utama pembangunan ekonomi nasional adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini mensyaratkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat, baik dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri, maupun dalam menikmati hasil-hasilnya.

Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era agribisnis adalah kenyataan bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh skala kecil yang dilaksanakan oleh berjuta-juta petani. Sebagian besar tingkat pendidikannya sangat rendah. Sebanyak 87% dari 35 juta tenaga kerja pertanian berpendidikan SD ke bawah, berlahan sempit, bermodal kecil dan memiliki produktifitas yang rendah. Kondisi ini memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global, karena petani dengan skala usaha kecil itu pada umumnya belum mampu menerapkan teknologi maju yang spesifik lokasi. Hal ini selanjutnya berakibat kepada rendahnya efisiensi usaha dan jumlah serta mutu produk yang dihasilkan.

Secara garis besar kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pembangunan pertanian terbatas pada aspek pengaturan, penetapan standar, pedoman dan norma. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah pada pasal 7, ayat 2 disebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Dampak globalisasi yang utama adalah berlakunya liberalisasi perdagangan, perkembangan IPTEK yang amat cepat dalam kemajuan di bidang komunikasi yang menyebabkan makin mudah keluar masuknya informasi antar negara. Hal ini juga berpengaruh pada kebijakan pembangunan pertanian.

Telah diketahui umum bahwa walaupun sudah ada usaha-usaha nyata dari pihak bangsa-bangsa sedang berkembang sendiri maupun dari pihak negara donor, dan walaupun terjadi tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi di negara sedang berkembang, kemiskinan penduduk terus meningkat secara mutlak. Situasi ini ditandai dengan keadaan gizi yang sangat tidak stabil dan terus menerus kekurangan dalam mencukupi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Selain itu juga ditandai oleh adanya pengangguran dan kekurangan pekerjaan yang menimpa para pencari kerja yang jumlahnya terus bertambah dan juga akibat terjadinya marginalisasi sosial-ekonomi masyarakat desa serta kota.

Jumlah penduduk yang harus puas dengan penghasilan yang pas-pasan, bahkan di bawah minimun, sebenarnya terus bertambah. Namun ini baru merupakan salah satu dari permasalahan sebenarnya. Disisi lain, polaritasi yang menonjol antara “yang miskin” dan “yang kaya” telah terjadi pada beberapa tingkatan kehidupan. Misalnya antara bangsa maju dengan bangsa sedang berkembang, antara wilayah yang lebih maju dengan wilayah terkebelakang dalam suatu negara, dan akhirnya antara beberapa strata sosial dan seterusnya ke bawah sampai ke tingkat desa.

Kebanyakan negara dapat menyelesaikan hal-hal yang potensial dalam melaksanakan program pembangunan pedesan ini. Masalahnya adalah apakah mereka akan dapat mengarahkan seluruh kekuatan potensial ini dengan cepat tanpa menimbulkan terlampau banyak akibat sosial dan politik. Dimana-mana telah tumbuh perasaan rakyat akan keadilan, persamaan sosial dan batas kemiskinan yang masih dapat diterima.

Pembangunan ekonomi memerlukan stabilitas politik pada keadaan tertentu. Akan tetapi banyak negara menghadapi bahaya kegelisahan politik yang cukup besar sebagai akibat dari ketidakpuasan rakyat. Dimana masa lalu kegelisahan semacam ini sering menjadi masalah penduduk kota. Kini hal tersebut bisa juga terjadi di daerah pedesaan, tempat kesadaran politik semakin tumbuh. Penduduk pedesaan tidak lagi mau diam menerima penyelewengan-penyelewengan bantuan pembangunan dibandingkan dengan sektor industri perkotaan.

Ternyata kebanyakan negara sektor pedesaan tidak cukup dipersiapkan untuk melaksanakan tugas berat ini. Memang sekarang ini masalah pertanian lebih mendapat perhatian, tetapi kekurangan sumber daya manusia dan modal, kondisi struktur sosial dan peraturan tanah serta kelemahan administrasi, telah menghambat berlangsungnya terobosan pembangunan secara besar-besaran. Konsep-konsep pembangunan pedesaan mulai dari paket-paket pembangunan masyarakat dan pendekatan pembangunan pedesaan terpadu sampai dengan konsepsi kebutuhan dasar di masa lalu ternyata bukan merupakan alat yang secara umum efektif dan layak.

Program pembangunan nasional diorientasikan pada masalah penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja di pedesaan, ketahan pangan, pemberdayaan pengusaha kecil menegah dan koperasi. Pembangunan di bidang pertanian diarahkan pada peningkatan produktivitas pangan yang meliputi padi, palawija dan hortikultura yang dilakukan melalui intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi. Pada dasarnya pembangunan pertanian adalah merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, yaitu suatu proses atau kegiatan manusia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Pembangunan sektor pertanian menjadi sangat strategis mengingat sumber daya manusia yang berada di sektor ini cukup banyak. Dengan kata lain, pembangunan-pembangunan di sektor ini mempunyai dampak yang luas terhadap pengentasan kemiskinan, perbaikan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan penting karena selain menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, juga merupakan sektor andalan penyumbang devisa negara di sektor non migas. Besarnya kesempatan kerja yang dapat diserap dan besarnya jumlah penduduk yang masih tergantung pada sektor ini memberikan arti bahwa di masa mendatang sektor ini masih perlu ditumbuhkembangkan.

C. Ukuran Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan

Ukuran keberhasilan pembangunan idealnya harus ditentukan berdasarkan dimensi pembangunan, yakni tergantung kepada fokus dan orientasi pembangunan yang dilaksanakan dan dimensi mana yang lebih menjadi perhatian bersama bagi:

(1) Pengambil keputusan (Decision maker)

(2) Perencana (planner) sebagai perencana dan perancang (berbagai aktifitas pembangunan, tujuan dan targetnya serta pelaksanaannya),

(3) Pelaksana pembangunan itu sendiri sebagai pihak yang menjalankan atau sering disebut juga sebagai agen pembangunan,

(4) Masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

Dimensi yang menjadi perhatian ini kemudian diberikan indikator. Indikator-indikator dari berbagai dimensi pembangunan inilah yang kemudian dijadikan tolok ukur atau ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Secara teori semua kelompok dimensi pembangunan yang telah dikemukakan terlebih dahulu, dapat dicarikan indikator-indikatornya dan kemudian dipergunakan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai tingkatan menerapkan ukuran dan indikator yang berbeda-beda untuk menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Pengukuran keberhasilan pembangunan harus melewati dua tahap, yaitu:

(1) Tahapan identifikasi target pembangunan, dan

(2) Tahapan aggregasi karakteristik pembangunan

Tahapan identifikasi target pembangunan diperlukan agar dapat menentukan secara jelas siapa yang akan menikmati hasil pelaksanaan pembangunan dan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak. Sedangkan tahapan aggreasi karakteristik pembangunan diperlukan untuk menjaga agar ketika skala kegiatan pembangunan diperluas, target yang dituju tetap memenuhi karakteristik dan kriteria yang telah ditetapkan pada tahap identifikasi.

Ravalion and Datt (1996) menyarankan agar dapat diperoleh ukuran keberhasilan pembangunan yang lebih peka, maka faktor-faktor berikut perlu diperhitungkan, yaitu:

(1) pengeluaran real setiap orang dewasa,

(2) akses kepada barang yang tidak dipasarkan,

(3) distribusi intra rumah tangga dan

(4) karakteristik personal.

Pengeluaran real merupakan indikasi yang lebih akurat dari kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Pengeluaran real lebih mendekati kepada pengertian disposable income, yaitu pendapatan bersih setelah diperhitungkan berbagai pajak dan penyusutan-penyusutan. Akses kepada barang yang tidak dipasarkan perlu untuk merepresentasikan seberapa jauh fasilitas pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat, baik fasilitas publik tersebut berupa infrastruktur, sarana maupun prasarana untuk berbagai jenis kegiatan dan aktifitas pembangunan masyarakat.

Kalau kita memperhatikan kelaziman pemakaiannya, maka ukuran pembangunan yang didasarkan pada dimensi ekonomi merupakan jenis yang paling luas dipergunakan di berbagai bagian dunia. Ukuran ini terutama dalam bentuk pendapatan dengan berbagai variasi dan turunannya, seperti produk domestik bruto (PDB), pendapatan nasional, pendapatan wilayah, pendapatan perkapita, pendapatan rumah tangga, distribusi pendapatan, tingkat investasi, tingkat dan nilai ekspor maupun impor dan seterusnya.

Variasi yang lain dari ukuran pembangunan tipe ini adalah dengan pendekatan pengentasan kemiskinan, yakni bahwa keberhasilan pembangunan diukur dengan seberapa jauh upaya-upaya pembangunan dapat mengentaskan kemiskinan. Secara garis besar problema kemiskinan dapat dibedakan atas dua jenis, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut biasanya dinyatakan dengan tingkatan tertentu yang harus dipenuhi atau diperlukan untuk dapat menjalankan hidup secara layak. Tingkatan ini lazim dikenal dengan garis kemiskinan. Ukuran yang dipakai sebagai garis kemiskinan ini berbeda-beda, tergantung sudut pandang dan fokus penelaahan yang bersangkutan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan kekurangan yang dikenali setelah melakukan perbandingan dengan mendasarkan pada suatu dimensi yang sama, misalnya dimensi daerah, dimensi sektor, dimensi negara dst. Kemiskinan absolut berhubungan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh, sedangkan kemiskinan relatif berhubungan dengan distribusinya.

Di Indonesia, beberapa jenis ukuran keberhasilan pembangunan yang banyak digunakan adalah:

(1) Berdasarkan pendapatan dan nilai produksi, seperti: PDB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan distribusi pendapatan.

(2) Berdasarkan investasi: tingkat investasi, jumlah PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), dan jumlah FDI (Foreign Direct Investment) yaitu investasi langsung oleh pihak asing.

(3) Berdasarkan kemiskinan dan pengentasannya: jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan Sayogyo yang diadopsi oleh BPS (setara beras 320 kg di desa dan 480 di kota), tingkat kecukupan pangan (2100 kilokalori intake), tingkat kecukupan 52 jenis komoditas pangan, tingkat pemenuhan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok (BPN), Poverty Gap dan Severity Index, serta metode RAO (16 kg beras dikali 1,25 kemudian dibagi dengan rata-rata rasio pangan terhadap pengeluaran total).

(4) Berdasarkan keadaan sosial kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan: tingkat pendidikan (untuk berbagai level dan kombinasinya), tingkat kesehatan (meliputi kesehatan ibu dan anak dan akses kepada fasilitas hidup yang sehat), tingkat dan kualitas lingkungan (meliputi tingkat pencemaran berbagai aspek, tingkat keruasakan hutan, tingkat degradasi lahan dan seterusnya.

Dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ini ada ukuran single dimension (dimensi tunggal) dan adapula yang multi dimension (dimensi ganda). Dimensi tunggal adalah ukuran pembangunan yang hanya memperhatikan satu dimensi pembangunan saja dalam penyusunan indikatornya, sedangkan dimensi ganda adalah ukuran keberhasilan pembangunan yang indikator-indikatornya memadukan berbagai dimensi secara integral.

Contoh ukuran keberhasilan pembangunan multi dimensi adalah indikator pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) dari World Bank. Indikator-indikator yang digunakan dalam HDI adalah: tingkat harapan hidup bayi, tingkat literasi orang dewasa, rasio partisipasi sekolah dasar dan lanjutan dan PDB per kapita. Indikator-indikator ini masing-masing diberikan indeks dan selanjutnya digabungkan menjadi indeks pembangunan manusia

D. Kebijakan investasi Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan sebuah Negara, bias dikatakan sebagai salah satu indicator penting untuk menjelaskan bahwa suatu Negara itu mampu secara financial atau sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada kondisi ini, pertumbuhan ditandai dengan masuknya dana kedalam sisitem ekonomi suatu Negara.

Begitu juga dengan pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini sesudah terjadinya masa krisis ekonomi pada tahun 1998. Kondisi tersebut bukan hanya merusak sistem ekonomi yang terbangun selama dekade sebelumnya tetapi juga aspek lain seperti politik, hukum, dan pemerintahan. Kita dihadapkan pada banyak pilihan yang sebenarnya tidak mengijinkan kita memilih atas kehendak dan keinginan sendiri. Kondisi ini menandakan bahwa posisi tawar kita tidak menguntungkan baik secara internal maupun eksternal. Secara sederhana, Indonesia memerlukan dan dan dukungan finansial yang besar untuk bisa membangun kembali apa yang sudah hancur dan mempertahankan yang masih ada.

Sejumlah pemikiran untuk perbaikan pun sudah digulirkan, sampai akhirnya pemerintah mengambil pilihan untuk memberikan sebagian hak dan wewenang tersebut kepada lembaga-lembaga finansial internasional dan sejumlah negara lain. Sebenarnya apa yang dibutuhkan? Sederhana, Indonesia memerlukan ‘dana baru’ dalam bentuk investasi. Mengapa harus investasi? Karena secara perhitungan ekonomi saat itu Indonesia tidak mempunyai ‘saving’ atau tabungan untuk meredam gejolak ekonomi saat itu. Oleh karena itu, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan bantuan lembaga finansial internasional dan mengundang sejumlah investor untuk mulai menanamkan modalnya di Indonesia.

Lantas, bila sejumlah dana sudah bisa ditarik masuk ke dalam dan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia sudah pulih, apakah hal itu sudah menjadi bukti bahwa kita sudah berada pada level yang aman? atau apakah status sebagai negara miskin/terbelakang sudah lepas dari kita? ternyata tidak demikian, karena sejumlah konsep mengatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara tidak bisa hanya diukur dengan jumlah dana yang terserap, peningkatan GDP, atau kurs mata uang yang menguat, tetapi perubahan kehidupan masyarakatnya. Hal ini pun tidak bisa dinafikan.

Begitu pentingnya peran dan dukungan dari investasi terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat disadari betul oleh pemerintah. Sebab sejumlah proyek infrastruktur membutuhkan dukungan dana yang besar, bukan hanya infrastruktur ekonomi tetapi juga infrastruktur bidang sosial dan kehidupan masyarakat. Peran serta dan dukungan non materiil pun dibutuhkan, di semua level pemerintahan pusat dan daerah, serta di semua level masyarakat kota dan pedesaan.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah perubahan dan perbaikan tidak hanya bisa digantungkan pada besarnya dana yang masuk tetapi juga kesiapan/kualitas internal. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting, ‘nilai jual’ daerah terhadap investor sangat ditentukan oleh kondisi daerah dan nasional. Kondisi yang dimaksud adalah kualitas SDM pemerintah, manajemen pelayanan, kualitas masyarakat, fasilitas dan kemudahan yang diberikan, serta stabilitas politik dan penegakan hukum. Sinkronisasi arah dan kehendak dari pemerintah pusat dan daerah pun mutlak diperlukan. Daerah dengan wewenang dan keinginannya pun tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sebaliknya peran pemerintah pusat pun sebagai koordinasi sentral pun perlu ditegaskan kembali. Berdasarkan hal-hal diatas perlu kiranya untuk menyimak kembali kondisi kebijakan investasi yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, berkaitan dengan tujuan perbaikan dan perubahan perekonomian Indonesia beserta sejumlah permasalahan yang mengikutinya.

E. Konsep dan Tujuan Pembangunan Secara Umum

Arah dan tujuan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep pembangunan yang dirancangnya. Istilah pembangunan tetap dan masih akan menjadi aspek penting dalam merancang setiap kebijakan pemerintah. Konsep pembangunan yang dirancang setidaknya bukan hanya menonjolkan keberhasilan ekonomi sebagai faktor yang dominan tetapi juga memasukkan faktor lain yang tidak bisa diabaikan. Faktor-faktor yang mendukung tersebut berupa perbaikan pada bidang pendidikan, pengurangan tingkat kemiskinan, tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta masih banyak faktor lain.

Mudrajad Kuncoro setidaknya menjelaskan hal diatas sebagai apa yang disebut ‘indikator kunci pembangunan’. Selain itu pula proses pembangunan yang dijalankan bukan hanya dilihat dari segi fisik (physical result) tetapi juga harus membawa sejumlah perubahan (growth with change) yang sifatnya non material. Setidaknya ada 3 perubahan yang perlu terjadi dalam proses pembangunan, yaitu perubahan struktur ekonomi (misalnya dari pertanian kepada industri lalu ke bidang jasa), perubahan kelembagaan (misalnya reformasi birokrasi dan SDM), dan perubahan kenaikan pendapatan perkapita (GNP riil dibagi jumlah penduduk).

Indikator kunci yang dimaksud di atas adalah indikator ekonomi dan indikator sosial. Beberapa variabel yang masuk dalam indikator ekonomi antara lain GNP perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dalam indikator social antara lain Human Development Index dan (Physical Quality Life Index) Indeks Mutu hidup Bahkan indicator-indikator ini digunakan sebagai acuan terhadap pengelompokkan Negara tersebut dalam kaitannya dengan sistem ekonomi global.

Namun kenyataan yang terjadi tidak bisa disederhanakan dengan hanya mengandalkan kedua indikator tersebut, sebab sebenarnya proses pembangunan yang berjalan bersifat kompleks. Ada sejumlah permasalahan baru dan laten yang tidak bisa diselesaikan begitu saja, bahkan untuk memetakan permasalahannya juga cukup sulit. Permasalahan tersebut bisa berasal dari pemerintah sendiri sebagai pelaksana dan penggagas pembangunan, juga dari sector swasta atau masyarakat sendiri. Bahkan dipercaya bahwa pembangunan sudah gagal untuk bisa menjadi jawaban dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan laten seperti kemiskinan dan keterbelakangan.

Dikatakan bahwa pertumbuhan (pembangunan) semata tidak banyak menyelesaikan persoalan dan kadang-kadang mempunyai akibat yang tidak menguntungkan. BahkanTodaro mengatakan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur social, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality) dan pemberantasan kemiskinan absolut (Bryant,1989). Dapat dimengerti bahwa pembangunan bukanlah konsep statis melainkan dinamis dan merupakan proses tiada akhir.

Bila kita berkaca dari hal diatas, maka apa yang dialami oleh Indonesia tidak jauh berbeda. Isu-isu yang diangkat seputar pembangunan yang dijalankan adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat pengangguran, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu sudah pasti bahwa pemerintah perlu merancang konsep dan arah pembangunan apa yang menjadi pilihan kita kedepan.

Sejumlah pihak mengatakan bahwa konsep ekonomi kita berbeda dengan negara lain di dunia. Kita mengenal adanya sistem ekonomi Pancasila, sebagian lagi memasukkan istilah ekonomi kerakyatan. Namun semua itu pada prinsipnya bermuara pada kepentingan dan perbaikan dalam kehidupan masarakat. Setidaknya ada beberapa karakteristik dari ekonomi Pancasila atau pun kerakyatan tersebut yang diberikan oleh penggagasnya. Dengan mengutip pendapat Mubyarto bahwa ciri dari sistem ekonomi Pancasila adalah roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, social dan moral, kehendak kuat untuk pemerataan, nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi, koperasi merupakan sokoguru, dan imbangan yang tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi (Kuncoro,1997).

Saat ini kita mengetahui penjabaran konsep dan arah pembangunan melalui beberapa kebijakan yang dijalankan pemerintah. Salah satu kebijakan yang ada tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang permbangunan secara makro yaitu UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional (Propenas) 2000-2004 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah sudah membuat RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) nasional, yang diharapkan nantinya itu akan menjadi arah dan acuan bagi kebijakan pembangunan ke depan. RPJP tersebut kemudian direalisasikan kedalam bentuk RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) nasional yang kemudian diterjemahkan lagi menjadi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang sifatnya tahunan. Dalam Rancangan terakhirnya pemerintah melalui Bappenas sudah menyusun bebrerapa hal pokok yang menjadi sasaran pembangunan ekonomi Untuk 20 tahun kedepan.

Sasaran tersebut adalah

• Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dimana pertanian (dalam arti luas) dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.
• Pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai sekitar US$ 6000 dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
• Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
Kelanjutan operasionalisasi dari RPJM 2004-2009 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 dan kemudian diwujudkan dalam bentuk RKP Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 dan Perpres 19 tahun 2006 sebagai peraturan pelaksana. Fungsi dari RPJM adalah menjadi pedoman umum bagi pemerintah pusat (diwakili oleh kementrian dan lembaga) serta pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerjanya masing-masing.

*** Pertumbuhan Ekonomi

A. PENGERTIAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan outputriil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

B. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KENAIKAN PRODUKTIVITAS

Sementara negara-negara miskin berpenduduk padat dan banyak hidup pada taraf batas hidup dan mengalami kesulitan menaikkannya, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, dan Jepang menikmati taraf hidup tinggi dan terus bertambah.Pertambahan penduduk berarti pertambahan tenaga kerja serta berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang mengakibatkan kenaikan output semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Sebaliknya kenaikan jumlah barang-barang kapital, kemajuan teknologi, serta kenaikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang. Penyebab rendahnya pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang akibat pertambahan penduduk sangat cepat, sementara tak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa pertambahan kuantitas dan kualitas sumber alam, kapital, dan kemajuan teknologi.

C. KEBIJAKAN DAN PERILAKU PEMERINTAH YANG MEMPERNGARUHI KEPUTUSAN INVESTASI

Permasalahan-permasalahan tersebut harus secepatnya dibenahi melalui kebijakan yang nyata dan efektif. Kebijakan investasi yang dikeluarkan pemerintah tidak akan berjalan tanpa rentetan kebijakan lainnya yang mendukung. Selain itu penyelesaian permasalahan dalam ijin, perdagangan, dan konflik kepentingan antara pemerintah dan investor membutuhkan penyelesaian secepatnya. Kelemahan institusi pengadilan kita dalam mengadili kasus perdagangan perlu dibenahi. Akibat yang terjadi adalah penyelesaian menjadi lambat dan kepastian aturan hukum yang digunakan juga beragam. Sedangkan

D. PERMINTAAN AGREGRATIF DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada gambar ini dianggap bahwa tingkat PNN kesempatan kerja penuh pada thaun 1998 A sebesar 26 trilyun rupiah dan skedul permintaan agregratifnya adalah C+I+C1 hingga tingkat PNN kesempatan kerja penuh dapat dicapai karena sama dengan tingkat pendapatan keseimbangannya.Misalkan terjadi pertumbuhan kapasitas produksi akibat adanya pertambahan sumber-sumber pertumbuhan ekonommi hingga tingkat PNN kesempatan kerja penuh pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 1998 B menjadi 27 trilyun rupiah atau kenaikan sebesar kira-kira 4% dalam output riil.Agar potensi produksi total dapat direalisasikan maka permintaan agregratif harus naik dengan laju pertumbuhan yang cukup untuk memelihara tingkat kesempatan kerja penuh.Karenanya permintaan agregratif harus bergeser keatas menjadi C+I+C2. Bila tidak atau naik secara lebih kecil maka kenaikan kapasitas produksi tak dapat direalisasikan dan dimanfaatkan.Gambar ini menunjukkan aspek penciptaan pendapatan oleh komponen pengeluaran investasi neto.

E. TEORI DAN MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul An Inguiry into the Nature and Causes of the Wealt Nations, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomidan factor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi .

Teori Inovasi Schum Peter

Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi enterpreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalilstik.Dinamika persaingan akan mendorong hal ini.

Model Pertumbuhan Harrot-Domar

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural.Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan.Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihar tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.

Model Input-Output Leontief.

Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antarindustri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antarindustri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah .

Model Pertumbuhan Lewis

Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negar sedang berkembang banyak(padat)penduduknya.Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.

Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Model ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahp-tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, ahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsimsi tinggi.

F. Negara Berkembang Dan Faktor Pertumbuhannya

a. Ciri-ciri negara sedang berkembang

1. Tingkat pendapatan rendah,sekitar US$300 perkapita per tahun.

2. Jumlah penduduknya banyak dan padat perkilo meter perseginya.

3. Tingkat pendidikan rakyatnya rendah dengan tingkat buta aksara tinggi.

4. Sebagian rakyatnya bekerja disektor pertanian pangan secara tak produktif,sementara hanya sebagian kecil rakyatnya bekerja disektor industri.Produktifitas kerjanya rendah.

5. Kuantitas sumber-sumber alamnya sedikit serta kualitasnya rendah.Kalau mempunyai sumber-sumber alam yang memadai namun belum diolah atau belum dimanfaatkan.

6. Mesin-mesin produksi serta barang-barang kapital yang dimiliki dan digunakan hanya kecil atau sedikit jumlahnya.

7. Sebagian besar dari mereka merupakan negara-negara baru diproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan kira-kira satu atau dua dekade.

G. Faktor penggerak pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan

Dua hal esensial harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah, pertama sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tak boleh ada sumber-sumber menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien.Yang kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertambahannya.Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sumber-sumber Alam

Elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang, iklim, dan lain-lain. Beberapa negara sedang berkembang sangat miskin akan sumber-sumber alam, sedikitnya sumber-sumber alam yang dimiliki meruoakan kendala cukup serius. Dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta rendahnya persediaan kapital dan sumber tenaga manusia maka kendala sumber alam lebih serius.

2 .Sumber-sumber Tenaga Kerja

Masalah di bidang sumber daya manusia yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkambang pada umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk, pendayagunaannya rendah, dan kualitas sumber-sumber daya tenaga kerja sangat rendah.

3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah

Negara-negara sedang berkembang tak mampu mengadakan investasi yang memadai untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia berupa pengeluaran untuk memelihara kesehatan masyarakat serta untuk pendidikan dan latihan kerja.

4 .Akumulasi Kapital

Untuk mengadakan akumulasi kapital diperlukan pengorbanan atau penyisihan konsumsi sekarang selama beberapa decade. Di negara sedang berkembang, tingkat pendapatan rendah pada tingkat batas hidup mengakibatkan usaha menyisihkan tabungan sukar dilakukan. Akumulasi kapital tidak hanya berupa truk, pabrik baja, plastik dan sebagainya; tetapi juga meliputi proyek-proyek infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi industrialisasi dan pengembangan serta pemasaran produk-produk sektor pertanian. Akumulasi kapital sering kali dipandang sebagai elemen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha-usaha untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memusatkan pada akumulasi kapital. Hal ini karena, pertama, hampir semua negara-negara berkembang mengalami kelangkaan barang-barang kapital berupa mesi-mesin dan peralatan produksi, bangunan pabrik, fasilitas umum dan lain-lain. Kedua, penambahan dan perbaikan kualitas barang-barang modal sangat penting karena keterbatasan tersedianya tanah yang bisa ditanami.

H. Peranan penting pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi

1. Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidak stabilan sosial, politik, dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi.

2. Ketidakmampuan atau kelemahan setor swasta melaksanakan fungsi entreprenurial yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi yang diperlukan untuk memonitori proses pertumbuhan.

3. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama oleh sector swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Hal ini tidak dapat dicapai atau terwujud bila tidak didukung oleh adanya barang-barang dan pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program pelayanan kesehatan dasr masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

4. Rendahnya tabungan-investasi masyarakat (sekor swasta) merupakan pusat atau faktor penyebab timbulnya dilema kemiskinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Seperti telah diketahui hal ini karena rendahnya tingkat pendapatan dan karena adanya efek demonstrasi meniru tingkat konsumsi di negara-negara maju olah kelompok kaya yang sesungguhnya bias menabung.

5. Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan laju pertambahan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah social, politis, dan ekonomi.

6. Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital, dan teknologi;tetapi juga faktor permintaan luar negeri. Tanpa kenaikkan potensi produksi tidak dapat direalisasikan.

I. Strategi pertumbuhan ekonomi

1. Industrialisasi Versus Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian bersifat menggunakan teknologi padat tenaga kerja dan secara relatif menggunakan sedikit kapital; meskipun dalam investasi pada pembuatan jalan, saluran dan fasilitas pengairan, dan pengembangan teknologinya. Kenaikan produktivitas sektor pertanian memungkinkan perekonomian dengan menggunakan tenaga kerja lebih sedikit menghasilkan kuantitas output bahan makanan yang sama. Dengan demikian sebagian dari tenaga kerja dapat dipindahkan ke sektor industri tanpa menurunkan output sector pertanian. Di samping itu pembangunan atau kenaikkan produktivitas dan output total sektor pertanian akan menaikan pendapatan di sektor tersebut.

2. Strategi Impor Versus Promosi Ekspor

Stategi industrialisasi via substitusi impor pada dasarnya dilakukan dengan membangun industri yang menghasilkan barang-barang yang semula diimpor. Alternatif kebijakan lain adalah strategi industrialisasi via promosi ekspor. Kebijakan ini menekankan pada industrialisasi pada sektor-sektor atau kegiatan produksi da dalam negeri yang mempunyai keunggulan komparatif hingga dapat memproduksinya dengan biaya rendah dan bersaing dengan menjualnya di pasar internasional. Strategi ini secara relatif lebih sukar dilaksanakan karena menuntut kerja keras agar bisa bersaing di pasar internasional.

3. Perlunya Disertivikasi

Usaha mengadakan disertivikasi bagi negara-negara pengekspor utama minyak dan gas bumi merupakan upaya mempertahankan atau menstabilkan penerimaan devisanya

J. ASPEK HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI

a. Perluasan Perdagangan

Negara-negara maju telah berkembang merupakan sumber atau pensupplai barang-barang kapital. Di samping itu mereka juga merupakan pasar yang luas dan cukup besar yang membeli ekspor hasil-hasil pertanian, pertambangan, bahan mentah, ataupun barang-barang manufaktur oleh negara-negara sedang berkembang. Penurunan harga di pasar dunia akan bahan-bahan mentah produk pertanian ataupun hasil pertambangan akan sama seperti halnya turunnya harga minyak bumi ataupun harga tembaga di pasaran internasional.

b. Aliran Penanaman Modal (Investasi) Asing

Aliran kapital atau investasi asing dari luar negeri baik oleh sector pemerintah maupun swasta asing dapat merupakan suplemen atau pelengkap bagi usaha pemecahan lingkaran setan kemiskinan. Penanaman modal asing banyak bergerak di sektor eksplorasi sumber alam berupa pertambangan, kehutanan, perikanan, dan juga di sektor manufacturing. Swasta asing yang melakukan investasi umumnya merupakan perusahaan besar multinasional.

c. Bantuan Luar Negeri Berupa Hadiah dan Pinjaman

Bantuan asing bisa diberikan secara langsung atau melalui lembaga keuangan internasional. Contoh bantuan langsung berupa hadiah atau pinjaman yang diberikan oleh US-AID (United State Agency for International Development), suatu lembaga bantuan luar negeri pemerintah Amerika Serikat, atau dari badan-badan luar negeri yang serupa dari negara-negara maju telah berkembang lainnya.

JAWABAN DARI HAL 449 :

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

Tahun	PDB	CPI	Jumlah penduduk
2000	Rm 10.320 juta	120.1	31.215000
2001	Rm 230.120 juta	124.2	31.800000
2002	Rm 250.660 juta	127.4	32.400000
2003	Rm 270.110 juta	130.7	33.048000

A. Apakah pendapatan perkapita?

→Pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara.

Pendapatan per kapita pd tahun 2000 = 10.320.000/31.215 = 330.610
Pendapatan per kapita pd tahun 2001 = 230.120.000/31.800 = 7236.478
Pendapatan per kapita pd tahun 2002 = 250.660.000/32.400 = 7.736.419
Pendapatan per kapita pd tahun 2003 =270.110.000/33.048 = 8.173.263

B. Hitunglah :

PDB rill tahun 2000 =120.1/100 * 210.320.000 = 252.594.320
PDB rill tahun 2001 =124.2/100 * 230.120.000 = 285.809.040
PDB rill tahun 2002 =127.4/100 * 250.660.000 = 319.340.840
PDB rill tahun 2003 =130.7/100 * 270.110.000 = 353.033.770

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 hungga 2003:

Pada tahun 2001 = 285.809.040 – 252.594.320 = 33.214.720
Pada tahun 2002 = 319.340.840 – 285.809.040 = 33.531.800
Pada tahun 2003 = 353.033.770 – 319.340.840 = 33.692.930

C. Tentukan tingkat pertambahan penduduk pada tahun 2001 hingga 2003:

Pada tahun 2001 = 31.800 – 31.215 = 585 jiwa
Pada tahun 2002 = 32.400 – 31.800 = 600 jiwa
Pada tahun 2003 = 33.048 – 32.400 = 648 jiwa

D. Adakah perekonomian tersebut mengalami pembangunan ekonomi:

Perekonomian tersebut mengalami pembangunan ekonomi karena dari tahun

2000 – 2003 pendapatan per kapita mengalami peningkatan .

L. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut.

Pendapatan perkapita nominal dihitung dengan : PDB / Jumlah Penduduk dan dinilai dalam US$.

a. Beberapa Level Pendapatan Perkapita Nasional

Data Total personal income / pendapatan perkapita total sebuah negara jarang sekali ada, PDB / Gross domestic product lebih sering digunakan. Pendapatan perkapita total suatu negara biasanya lebih rendah dari PDB negara tersebut.

Contoh daftar PDB perkapita baik secara Purchasing Power Pariy maupun nominal untuk beberapa negara tertinggi maupun terendah untuk tahun 2005

Nominal per kapita			PPP per kapita
1.	Luksemburg	80,288	Luksemburg	69,800
2.	Norwegia	64,193	Norwegia	42,364
3.	Eslandia	52,764	Amerika Serikat	41,399
4.	Swiss	50,532	Irlandia	40,610
5.	Irlandia	48,604	Eslandia	35,115
6.	Denmark	47,984	Denmark	34,740
7.	Qatar	43,110	Kanada	34,273
8.	Amerika Serikat	42,000	Hong Kong, SAR	33,479
9.	Swedia	39,694	Austria	33,432
10.	Belanda	38,618	Swiss	32,571
179	Malawi	161	Malawi	596

M. GDP dan CPI ( Consumer PriceIndex = Indeks Harga Konsumen ) INDONESIA

a. Indeks Harga Konsumen

Indeks harga konsumen (bahasa Inggris: consumer price index) adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (household). IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Untuk memperkirakan nilai IHK di masa depan, ekonom menggunakan indeks harga produsen, yaitu harga rata-rata bahan mentah yang dibutuhkan produsen untuk membuat produknya.

b. Inflasi

Tingkat Inflasi Di Dunia

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi barang.^[1] Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator. Inflasi dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

1. Penyebab

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan atau desakan biaya produksi. Inflasi tarikan permintaan (Ingg: demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment.

Inflasi desakan biaya (Ingg: cost push inflation) terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik. Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal,yaitu kenaikan harga,misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji,misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

2. Penggolongan

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

3. Mengukur Inflasi

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
Indeks harga barang-barang modal.
Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

4. Dampak

Pekerja dengan gaji tetap sangat dirugikan dengan adanya Inflasi.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.

Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.

Bagi orang yang meminjam uang kepada bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Peran Bank Sentral

Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral -termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen — salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian — akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs). Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.

6. Kurs Referensi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kurs referensi adalah merupakan kurs yang menentukan pembayaran imbal hasil dari suatu kontrak keuangan yang merupakan suatu nilai diluar kontrol dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Seringkali bentuk kurs referensi ini menggunakan kurs LIBOR, tetapi dapat juga dalam bentuk lainnya seperti indeks harga konsumen ( Consumer price index – CPI), indeks harga perumahan, ataupun tingkat pengangguran (unemployment rate). Para pihak dalam perjanjian tersebut memilih suatu kurs referensi yang tidak dapat dimanipulasi oleh pihak manapun juga.

Contoh pemakaian kurs referensi :

Penggunaan yang umum dari kurs referensi untuk suatu instrumen keuangan seperti misalnya pada :

Kontrak berjangka kurs atau lebih dikenal dengan nama forward rate agreement (FRA) ^[1]
Perdagangan berjangka kurs bunga jangka pendek
Swap suku bunga
Surat pengakuan hutang bunga mengambang atau yang lebih dikenal dengan nama “floating rate note” (FRN)
Kredit sindikasi
adjustable rate mortgage yaitu penyesuaian suku bunga pada kredit pemilikan rumah setelah jangka waktu tertentu yang pada umumnya menggunakan patokan kurs referensi
nilai tukar, khususnya US dollar (lihat pula Eurodollar).

Kurs referensi untuk suku bunga jangka pendek

Contoh dari kurs referensi untuk suku bunga jangka pendek adalah :

Euribor – Euro Interbank Offered Rate
LIBOR – London Interbank Offered Rate
SIBOR – Singapore Interbank Offered Rate
TIBOR – Tokyo Interbank Offered Rate

b. Analisis fundamental

Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian – kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. analisis fundamental dibagi dalam tiga tahapan analisa yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan.

v Analisis fundamental perusahaan

Secara umum, analisis fundamental ini melibatkan banyak sekali variabel data yang harus dianalisa, dimana beberapa diantara variabel tersebut yang cukup penting untuk diperhatikan yaitu :

Pertumbuhan pendapatan (revenue growth)
Rasio laba terhadap saham yang beredar ( earning per share-EPS)
Rasio pertumbuhan EPS
Rasio harga saham terhadap laba perlembar saham (price earning ratio)
Rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan ( price earning growth ratio)
Rasio harga saham terhadap penjualan (price/sales ratio)
Rasio harga saham terhadap nilai buku (price book value)
Rasio hutang perseroan ( debt ratio)
Margin pendapatan bersih (net profit margin)

Menghitung rasio

Menghitung kondisi perusahaan biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio secara garis besar di bagi dalam 5 kategori utama antara lain,

yaitu : keuntungan (profitability) , harga (price ), likuiditas (liquidity), daya ungkit (leverage), dan efisiensi.

- Rasio laba terhadap saham beredar (EPS)

EPS= Keuntungan bersih / Jumlah saham beredar

Rasio adalah digunakan untuk mengukur suatu tingkat keuntungan dari perusahaan. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai pada kwartal yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk memperkirakan kenaikan ataupun penurunan harga saham suatu perusahaan di bursa saham.

Rasio pertumbuhan EPS

Diperoleh dengan memperbandingkan nilai rasio laba terhadap saham beredar (EPS)pada tahun berjalan dengan nilai EPS pada kwartal yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk memperkirakan kenaikan ataupun penurunan harga saham suatu perusahaan di bursa saham.

- Rasio harga saham terhadap laba perlembar saham

P/E Ratio = Harga saham / EPS

Biasa juga disebut dengan P/E Ratio yang dihitung dengan cara membagi harga saham dengan keuntungan perlembar saham. Rasio ini digunakan untuk membandingkan suatu perusahaan dengan P/E Ratio rata-rata dari perusahaan dalam kelompok industri sejenis.

- Rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan (PEG ratio)

PEG Ratio = P/E ratio / pertumbuhan tahunan EPS

Semakin rendah PEG Ratio suatu perusahaan maka berarti harga sahamnya adalah dibawah harga semestinya ( undervalued) dan perusahaan memiliki rasio pertumbuhan EPS yang tinggi. Misalnya suatu perusahaan dengan pertumbuhan EPS sebesar 21.5% dengan P/E Ratio sebesar 37.3% maka PEG Ratio nya adalah 21.5/37.3=0.576.

- Rasio harga saham terhadap penjualan (P/S ratio)

P/S Ratio = Harga saham / penjualan per lembar saham

Rasio ini biasanya digunakan untuk menilai suatu perusahaan yang masih baru atau belum mendapatkan keuntungan dimana rasio ini. Semakin rendah P/S ratio suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam kelompok industri yang sejenis menunjukkan semakin bagus perusahaan tersebut.

- Rasio harga saham terhadap nilai buku (PB/V Ratio)

PB/V Ratio = Harga saham / (total harta – total hutang)

Semakin rendah PB/V rasionya berarti harga saham tersebut murah atau berada dibawah harga sebenarnya, namun hal ini juga dapat berarti ada sesuatu yang merupakan kesalahan mendasar pada perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan XXX memiliki harta sebesar Rp. 100 milyar dan hutangnya sebesar Rp. 70 milyar maka nilai buku perusahan tersebut adalah Rp. 30 milyar dan apabila saham yang beredar 500 juta maka berarti setiap saham mewakili Rp. 600 nilai buku, dengan harga perlembar saham sebesar Rp. 1.200 maka berarti PB/V rasio perusahaan tersebut adalah 1.200/600 = 2.

- Rasio hutang perseroan

Debt Ratio = Total Utang / Total Aset

Rasio ini mengukur seberapa banyak aset yang dibiayai oleh hutang. Misalnya, rasio hutang 30 % artinya bahwa 30% dari aset dibiayai oleh hutang. Rasio hutang bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, dimana perusahaan yang memiliki debt rasio yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan, namun selama ekonomi baik dan suku bunga rendah maka dapat meningkatkan keuntungan.

- Margin pendapatan bersih

Margin pendapatan bersih= Pendapatan bersih / Total penjualan

Net profit margin adalah rasio tingkat profitabilitas yang dihitung dengan cara membagi keuntungan bersih dengan total penjualan Rasio ini menunjukan keuntungan bersih dengan total penjualan yang di peroleh dari setiap penjualan.

- Perputaran inventaris

Perputaran inventaris=Biaya barang yang terjual /Inventaris

Inventory turnover adalah rasio efisiensi yang dihitung dengan membagi biaya barang yang terjual dengan inventaris, yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengatur inventarisnya, yaitu berapa kali perputaran inventaris selama satu tahun. Jenis rasio ini sangat bergantung pada jenis industri di mana perusahaan berada. Sebagai contoh, toko kue akan mempunyai tingkat perputaran yang jauh lebih tinggi daripada pabrik pesawat. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah membandingkan hasil yang diperoleh dengan rasio dari perusahaan-perusahaan yang lain dalam industri yang sejenis.

- Analisa fundamental untuk pasar uang

Analisa fundamental memberi pengaruh kepada trend perubahan harga (arah dari harga suatu mata uang secara keseluruhan) yang lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (otoritas moneter) ataupun data-data yang dirilis oleh berbagai sumber maupun berita-berita tertentu yang belum pasti kebenarannya (market sentiment and market rumors).

- Kategori faktor fundamental ;

Faktor-faktor fundamental yang sifatnya luas dan kompleks tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori besar, yaitu :

Faktor politik sebagai salah satu alat indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui timing/waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar. Ada kalanya suatu perkembangan politik berdampak pada pergerakan nilai tukar, namun ada kalanya tidak membawa dampak apa pun terhadap pergerakan nilai tukar.
Faktor keuangan sangat penting dalam melakukan Analisa Fundamental. Adanya perubahan dalam kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut perubahan tingkat suku bunga, akan membawa dampak signifikan terhadap perubahan dalam fundamental ekonomi. Perubahan kebijakan ini juga mempengaruhi nilai mata uang. Tingkat suku bunga adalah penentu untama nilai tukar suatu mata uang selain indikator lainnya seperti jumlah uang yang beredar. Aturan umum mengenai kebijakan tingkat suku bunga tingkat suku bunga ini adalah semakin tinggi tingkat suku bunga semakin kuat nilai tukar mata uang. Namun, kadang kala terdapat salah pegertian bahwa kenaikan tingkat uku bunga secara otomatis akan memicu menguatnya nilai tukar maa uang domentik. Perhatian terhadap suku bunga ini terutama harus dipusatkan pada tingkat suku bunga riil, bukan pada tingkat suku bunga nominal. Ini karena perhitungan tingkat suku bunga riil telah menyertakan variabel tingkat inflasi di dalamnya.
Faktor Eksternal dapat membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dapat membawa dampak (regional effect) bagi perekonomian negara-negara lain yang terdapat dalam kawasan yang sama. Dalam era global asset allocation, arus portofolio modal tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. para fund manager, investor, dan hedge funds yang melakukan investasi secara global, sangat mencermati perubahan ekonomi, bukan hanya dalam lingkup satu negara, melainkan juga meluas hingga ke dalam lingkup satu kawasan/regional tertentu.
Faktor ekonomi : indikator ekonomi adalah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Indikator-indikator ekonomi yang sering digunakan dalam analisa fundamental, yaitu :

Produk nasional bruto (PNB) adalah total produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk negara tersebut baik yang bertempat tinggal/ berdomisili di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dalam suatu periode tertentu.
Produksi domestik bruto (PDB) adalah penjumlahan seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara baik oleh perusahaan dalam negeri maupun oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara tersebut pada suatu waktu/ periode tertentu.
Tingkat inflasi : Salah satu cara pemerintah dalam menanggulangi inflasi adalah dengan melakukan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Penggunaan tingkat inflasi sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi adalah untuk mencerminkan tingkat PDB dan PNB ke dalam nilai yang sebenarnya. Nilai GDP dan GNP riil merupakan indikator yang sangat penting bagi seorang investor dalam membandingkan peluang dan risiko investasinya di mancanegara.

Indikator-indikator inflasi yang biasanya digunakan oleh para investor:

Indeks harga produksi atau Producer Price Index (PPI) adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga yang di terima oleh produsen domestic untuk setiap output yang dihasilkan dalam setiap tingkat proses produksi. Data PPI dikumpulkan dari berbagai sektor ekonomi terutama dari sektor manufaktur, pertambangan, dan pertanian.
Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index (CPI) adalah digunakan untuk mengukur rata-rata perubahan harga eceran dari sekelompok barang dan jasa tertentu. Index CPI dan PPI digunakan oleh seorang Trader sebagai indikator untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi.
Neraca pembayaran atau balance of payment adalah suatu neraca yang terdiri dari keseluruhan aktivitas transaksi perekonomian internasional suatu negara, baik yang bersifat komersial maupun finansial, dengan negara lain pada suatu periode tertentu. Neraca pembayaran ini mencerminkan seluruh transaksi antara penduduk, pemerintah, dan pengusaha dalam negeri dan pihak luar negeri, seperti transaksi expor dan impor, investasi portofolio, transaksi antar Bank Sentral, dan lain-lain. Dengan adanya neraca pembayaran ini kita mengetahui kapan suatu negara mengalami surplus maupun defisit. Secara garis besar Balance of Payment dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :
Neraca perdagangan yang merupakan selisih antara total ekspor dan impor barang, jasa, dan transfer. Dalam perhitungannya, neraca perdagangan ini tidak mencakup transaksi-transaksi asset finansial dan kewajiban (hutang). Data ini merupakan indikator tren perdagangan luar negeri yang merupakan aliran bersih dari total ekspor dan impor barang dan jasa sebagai penerimaan atau penghasilan. Dengan adanya transaksi ekspor maka akan diterima sejumlah uang yang nantinya akan menambah permintaan terhadap mata uang negara eksportir. Begitu pula sebaliknya pada impor barang dan jasa dimana sejumlah uang harus dikeluarkan guna membayar barang dan jasa yang kita impor, hal ini akan menambah penawaran akan mata uang negara importir.
Aliran Modal yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung, dimana pada investasi langsung, investor dari luar negeri melakukan penanaman modal dalam aset riil misalnya saja membangun pabrik, gedung perkantoran dll.Investasi ini biasanya bersifat jangka panjang. Sedangkan investasi tidak langsung dapat kita temui didalam investasi instrument keuangan. Misalnya seorang investor melakukan pembelian saham atau obligasi di bursa Indonesia. Maka investor tersebut harus menukarkan mata uangnya ke rupiah supaya dapat membeli saham ataupun obligasi di Indonesia.
Tingkat pengangguran adalah suatu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi rill berbagai sektor ekonomi. Indikator ini dapet dijadikan alat untuk menganalisa sehat/tidaknya perekonomian suatu negara. Apabila perekonomian berada dalam kondisi baik maka akan tercapai tingkat pengangguran yang rendah. Tetapi jika perekonomian dalam keadaan lesu maka tingkat pengangguran pun meningkat.
Kurs valuta asing adalah nilai perbandingan atau bisa juga disebut nilai tukar antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs ini biasanya digunakan sebagai indikator utama untuk melihat kekuatan ekonomi ataupun tingkat kestabilan perekonomian suatu Negara. Jika kurs mata uang negara tersebut tidak stabil maka dapat dikatakan bahwa perekonomian negara tersebut tidak baik atau sedang mengalami krisis ekonomi. Untuk itu perlu bagi suatu Negara untuk memiliki mata uang yang stabil agar perekonomian negara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan membentuk suatu tren pertumbuhan.
PSNCR – Public Sector Net Cash Requirement atau kebutuhan tunai sektor publik yaitu jumlah uang yang harus dipinjam pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebab pemerintah seringkali mengeluarkan lebih dari yang mereka terima dari penerimaan pajak, dan satu-satunya cara untuk menambah kekurangannya adalah dari meminjam.

n. Masalah Dan Hambatan Pembangunan Di Indonesia

Permasalahan dan kelemahan pembangunan di Indonesia akan menjadi fokus utama dalam pertemuan All Japan Cooperation Meeting kemarin. Jepang juga akan memberikan solusi,bukan hanya duduk dan diam serta tidak tanggap terhadap kendala yang dihadapi Indonesia. ”Permasalahan pembangunan di Indonesia antara lain di sektor ekonomi. Sektor ekonomi makro masih cukup baik, tetapi yang menjadi permasalahan adalah sektor mikro. Kendala pembangunan ekonomi mikro akan dibahas pada rapat ini,”ungkap Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kojiro Shiojiri pada pembukaan All Japan Cooperation Meetingkemarin. Selain faktor ekonomi,kelemahan di bidang politik dan hak asasi manusia (HAM) juga akan dibahas.Tren pemerintahan otonomi di seluruh penjuru pemerintahan daerah di Indonesia juga menjadi pembahasan menarik.

Solusi atas permasalahan itu akan disampaikan kepada Pemerintah Indonesia.Menurut Shiojiri,hal itu dilakukan sebagai bentuk kemitraan strategis sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Selain permasalahan pembangunan di Indonesia, pertemuan itu juga membahas peran dan posisi Indonesia di komunitas internasional. Menurut Shiojiri, posisi Indonesia di dunia internasional menguat.Namun, seiring 50 tahun persahabatan Jakarta-Tokyo, menurut dia, posisi Jepang di Indonesia justru agak menurun.”Ke depannya, Jepang harus berusaha meningkatkan kerja samanya dengan Indonesia,”katanya.

Sementara topik khusus permasalahan Jepang di Indonesia,menurut Shiojiri, adalah faktor krisis manajemen. Dia mengatakan,hal itu penting mengingat terjadinya bencana alam atau kerusuhan massal tidak dapat diprediksi waktu dan tempatnya di Indonesia.Mengingat jumlah warga Jepang yang tinggal di Indonesia cukup banyak, krisis manajemen sangat diperlukan. ”Kita berkewajiban melindungi seluruh warga Jepang yang tinggal di Indonesia,” ucapnya. Menurut Atase Pers Kedutaan Besar Jepang Katsuri Tsunoda, All Japan Cooperation Meeting dihadiri seluruh konsul jenderal Jepang di Indonesia. Kepala Perwakilan JICA (Japan International Cooperation Agency),JETRO (Japan External Trade Organization), dan Japan Foundation juga tampak hadir. ”Seluruh kepala perwakilan Japan Club di seluruh kota besar di Indonesia juga turut hadir ikut memberikan masukan dan saran dalam pertemuan itu,”tutur Tsunoda.

Hambatan pembangunan ekonomi di negara berkembang:

Kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisional dan produktivitasnya sangat rendah.
Kebanyakan negara menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang modal ( peralatan produksi ) yang modern.
Tenaga terampil , terdidik dan keahlian kewirausahaan penawarannya masih jauh dibawah jumlah yang diperlukan.
Perkembangan penduduk yang sangat pesat.
Berbagai masalah institusi, sosial, kebudayaan dan politik sering dihadapi.

Kebijakan pemerintah mempercepat pembangunan ekonomi:

Diversifikasi kegiatan ekonomi
Mengembangkan infrastruktur
Meningkatkan tabungan dan inventasi
Meningkatkan taraf pendidikan
Mengembangkan institusi yang meggalakkan pembangunan
Merumuskan dan melaksanakan pembangunan ekonomi

Ekonomi Pasar Sosial

Konsep Social Market Economy (Soziale M arktw irtschaft-Ekonomi Pasar Sosial) mengacu pada suatu konsep sistem ekonomi yang dibangun di Jerman paska Perang Dunia II. Hal yang menarik didalam konsep ini adalah bergabungnya dimensi material (komersial), sebagai konsekuensi ekonomi pasar dan dimensi sosial atau kemanusian.

Konsep ƒpasar≈ menjadi penting karena setelah pengalaman buruk yang dialami dengan Nazi, mereka ingin agar ekonomi bebas dari intervensi dan dominasi negara. Peran negara, pada masa aw al penerapan sistem ini di Jerman Barat, adalah memberikan perlindungan terhadap suasan kompetisi dari tendensi monopolistic dan oligopolistik, termasuk yang mungkin akan muncul dari mekanisme kompetisi itu sendiri.

Sementara itu konsep ƒsosial≈mendapat penekanan penting karena Jerman, pada saat itu bernama Jerman Barat, menginginkan suatu sistem perekonomian yang mampu mendorong munculnya kemakmuran akan tetapi juga dapat memberikan perlindungan terhadap buruh dan kelompok masyarakat lain yang mungkin tak mampu mengikuti tuntutan kompetisi yang berat didalam ekonomi pasar.

Situasi ekonomi sosial masyarakat Jerman yang hancur paska Perang Dunia II pun memberikan adil terhadap pilihan konsep ini. Konsep ƒsosial≈ dipilih daripada konsep ƒsosialis≈ untuk membedakan sistem ini dari suatu sistem dimana negara mengklaim memiliki hak untuk menentukan sistem perekonomian atau melakukan intervensi terhadapnya.

Ada suatu konsep lain yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep ekonomi pasar sosial, suatu konsep didalam tradisi pemikiran Jerman, yaitu ≈O rdnung,≈ yang dapat diartikan sebagai ≈tatanan.≈ Dalam pemahaman ini ekonomi, masyarakat, dan politik, menjadi suatu kesatuan struktur, namun bukan dalam bentuk diktatorial.

Para pengagas konsep ekonomi pasar sosial melihat konsep tersebut dalam suatu sistem tatanan yang utuh. Disamping itu, mereka juga didasari pada konsep ≈O rdo-Liberalismus,≈ yang berarti konsep tersebut harus bebas memilih tatanannya, dan bukan suatu tatanan yang bersifat komando.

Paska perang Dunia II muncul berbagai argument dan perdebatan mengenai bagaimana membangun kembali perekonomian Jerman yang terpuruk akibat perang. Kelompok politisi sosialis berpendapat tentang pentingnya sistem distribusi terpusat, perluasan control negara, dan nasionalisasi bank-bank dan industri.

Penentang utama dari ide ini adalah Ludwig Erhard, seorang ekonom liberal yang menjabat sebagai kepala kantor urusan ekonomi di Bizone, yang kemudian menjadi menteri perekonomian dan pada saat kemudian menjadi Kanselir Republik Federasi Jerman (1963-1966), menggantikan Konrad Adenauer. Erhard tercatat dalam sejarah sebagai pencetus konsep ekonomi pasar sosial dan menerapkannya dalam sistem perekonomian Jerman Barat.

Pada awalnya langkah tersebut bertujuan memungkinkan berbagai kekuatan bermain secara bebas didalam pasar dengan meningkatkan kesempatan konsumen, memotivasi produsen untuk melakukan inovasi dan kemajuan tehnik, dan pembagian pendapatan dan keuntungan berdasarkan pencapaian masing-masing individu.

Diatas semua itu, terdapat pembatasan akumulasi yang berlebihan dari kekuatan pasar. Tugas negara adalah menciptakan mekanisme bagi berfungsinya kompetisi. Pada saat yang sama negara harus mempromosikan kesiapan dan kemampuan masyarakat untuk memiliki tanggungjaw ab dan lebih independent.

Konsepsi teori ekonomi pasar sosial mengacu pada pemikiran liberal klasik dengan sedikit perubahan. Kita dapat menyebutnya sebagai variasi pemikiran neo-liberal Jerman, namun biasanya disebut dengan Ordo-Liberalisme. Pemikiran ini dibangun sejak tahun 1940-an, terutama melalui aliran pemikiran kelompok Freiburg. Dua pemikir utama kelompok ini adalah W alter Eucken dan A ndreas M uller-A rmack, yang menamainya Ekonomi Pasar Sosial.

Dalam pemikiran ini aspek yang diperhatikan bukan hanya persoalan ekonomi semata, namun juga persoalan kebebasan dan keadilan sosial. Menurut Muller-Armack tanggung-jaw ab memerlukan kebebasan sebagai kondisi yang penting bagi seseorang/individu untuk memilih tanggung-jaw ab diantara pilihan yang berbeda.

Konsep ekonomi pasar liberal memiliki tiga elemen prinsip yang utama;

Prinsip Individualitas: yang bertujuan pada ideal liberal bagi kebebasan individu.
Prinsip Solidaritas: Mengacu pada ide setiap individu manusia terlekat dengan masyarakat yang saling tergantung sama lain dengan tujuan menghapus ketidakadilan.
Prinsip subsidiaritas: yang berarti sebuah tugas institusional yang bertujuan : menajamkan hubungan antara individualitas dan solidaritas. Aturan tersebut harus memberikan jaminan hak individu dan menempatkannya sebagai prioritas utama, yang berarti apa yang mampu dilakukan oleh individu harus dilakukan oleh individu dan bukan oleh negara.

Hak-hak kebebasan dari setiap individu dan kebebasan ekonomi dapat dilihat sebagai kerangka dimana keadilan sosial dan solidaritas diterapkan. Ekonomi pasar sosial bertujuan menyeimbangkan prinsip-prinsip pasar dan prinsip-prinsip sosial. Ordo-liberalism percaya bahwa penting untuk menciptakan mekanisme perlindungan sosial disamping kekuatan pasar, yang dikontrol oleh negara.

Tujuan lain yang ingin dicapai oleh ekonomi pasar sosial adalah menciptakan dan membangun tatanan ekonomi yang dapat diterima oleh berbagai ideologi sehingga berbagai kekuatan didalam masyarakat dapat terfokus pada tugas bersama menjamin kondisi kehidupan dasar dan membangun kembali perekonomian. Inilah sebabanya kita dapat melihat bahw a ekonomi pasar sosial merupakan kompromi pada masa-masa awal pemerintahan Federal Republik Jerman.

Selain ini disamping kekuatan .permintaan dan penawaran ia juga didorong oleh konsep moral yang kuat.

Sementara itu konsep Erhard’s mengenai ekonomi pasar yang berespon sosial didasari perdagangan bebas dan perusahaan sw asta, dibantu dengan suntikan modal melalui program Marshall Plan, yang terbukti menjadi dasar yang ideal bagi pemulihan ekonomi Jerman Barat paska Perang Dunia II, dan mencapai puncaknya dengan keajaiban ekonomi (Wirtschaftsw under) pada tahun 1950s.

Pada beberapa sektor, seperti perumahan dan pertanian, memang tetap diberlakukan kontrol harga dan subsidi. Kontrol bagi pencegahan penerapan kartel dan mendorong terciptanya stabilitas moneter tetap merupakan tanggungjawab negara. Negara kemudian juga, guna mendorong terciptanya akumulasi modal individu dan melindungi warganegara biasa, membangun sistem pelayanan sosial yang meliputi kesehatan, pengangguran dan sistem asuransi sosial.

Sejak berdirinya Federal Republik Jerman hingga pertengahan tahun 1960-an dapat dikatakan sebagai periode pertama penerapan ekonomi pasar sosial. Pada periode ini bapak« ekonomi pasar sosial, Ludwig Erhard serta Andreas Muller-Armack (Sekretaris tetap pada kementerian perdagangan dan bisnis) menduduki posisi yang penting dalam kebijakan ekonomi.Oleh karenanya konsep teori ekonomi pasar sosial dapat dijalankan tanpa ada reduksi atau perubahan.

Pada periode pertama ini sektor-sektor yang dianggap penting seperti pertanian, lalulintas, dan gedung perumahan tetap berada diluar mekanisme pasar dan kompetisi terbuka. Pada masa-masa awal pendirian ini memungkinkan menciptakan dan mensahkan perundang-undangan dasar bagi hubungan antara negara dengan ekonomi, yang memungkinkan sistem ekonomi pasar sosial dapat berdiri. Undang-undang mengenai Bank Federal Jerman (German Bundesbank) dan undang-undang larangan terhadap hambatan kompetisi adalah dua diantara undang-undang penting yang dibuat pada saat itu. Tahun 1950 dapat dikatakan sebagai tahun pencapaian sukses dari sistem ekonomi pasar sosial, dimana salah satu indikatornya adalah tersedianya lapangan kerja yang luas.

Perekonomian Jerman Barat berfungsi dengan sangat baik selama beberapa dekade, dan menjadi salah satu negara yang termakmur di dunia. Ekonomi yang berorientasi ekspor mendapatkan peluang yang lebih luas dengan diciptakannya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dengan Perjanjian Roma pada Maret 1957. Jerman Barat adalah salah satu anggota pendiri MEE.

Namun demikian, dalam perkembangan waktu, istilah “sosial” dalam ekonomi pasar sosial mulai mengambil perkembangannya sendiri. Ia mendorong perekonomian Jerman Barat menuju suatu pengembangan sistem kemakmuran sosial yang bahkan menjadi salah satu yang termahal di dunia. Pemerintahan Federal Jerman Barat dan negara-negara bagian (Länder) mulai memberikan kompensasi bagi irregularities dalam siklus ekonomi dan pergantiannya kedalam produksi dunia dengan mulai melindungi dan mendukung beberapa sektor dan industri.

Krisisi ekonomi pertama di Jerman mendorong mundurnya Kanselir Ludwig Erhard pada tahun 1966, yang kemudian disusul dengan koalisi antara CDU dan SPD. Koalisi ini mencoba menghasilkan suatu sintesa antara ƒfreiburger imperative of competition (teori liberal dari aliran Freiburg) dengan Keynesianic of steering demand effectively. Ide baru ini dapat dirumuskan dalam satu kata yaitu ƒG lobalsteuerung≈ (overall steering-pengendalian menyeluruh). Konsep ini berarti kebijakan ekonomi dan keuangan dapat megambil langkah kebijakan makro sementara pasar dan pengusaha hanya dapat mengambil keputusan dibidang mikro. Beberapa ukuran penting yang ada dalam ƒGlobalsteuerung≈ adalah kebijakan fiscal, kebijakan keuangan, kebijakan ekonomi internasional, dan kebijakan penghasilan.

Pada aw alnya ƒGlobalsteuerung≈ menunjukkan keberhasilan besar terutama dalam menghadapi krisis ekonomi pada saat itu. namun ia ternyata tidak mampu benar-benar menstabilkan kemajuan kondisi perekonomian pada saat itu. Oleh karenanya Menteri Perdagangan dan Bisnis, Karl Schiller harus mengundurkan diri pada saar itu. Selama tahun 1970-an kondisi perekonomian internsional, sebagai contoh krisis harga minyak pada tahun 1974 dan 1979 memperburuk kondisi internal ƒGlobalsteuerung≈ dan mendorong bertambahnya angka pegangguran, yang mencapai lebih dari dua juta orang tanpa pekerjaan). Menurunnya angka GN P dan naiknya angka inflasi serta utang negara adalah efek lain yang muncul dari perkembangan tersebut. Kembali, berbagai problem tersebut memunculkan diskusi tentang sebuah perubahan baru terhadap kebijakan social dan ekonomi. Diskusi ini menyangkut tiga komponen utama, yaitu mempertahankan ƒGlobalsteuerung,≈ perluasannya dan pengurangan klaim pengendalian yang dimilikinya.

Pada tahun 1970-an, pemerintah bahkan berasumsi untuk memainkan peran yang lebih penting dalam perekonomian. Selama tahun 1980s, Kanselir H elmut Kohl mencoba mengurangi peran negara, dan ia sebagian besar berhasil dengan upayanya tersebut, namun, reunifikasi Jerman sekali lagi membuat pemerintah Jerman berasumsi bagi sebuah peran yang lebih kuat dalam ekonomi. Karenanya, kontradiksi antara istilah “sosial” dan “pasar” tetap menjadi elemen penting dalam perdebatan di Jerman.Mengacu pada kontradiksi internal yang ada dalam philosopinya, perekonomian Jerman sesungguhnya memiliki sifat konservatif dan dinamis. Ia dikatakan konservatif dalam arti ia dirancang berdasarkan sebagain tradisi Jerman dimana terdapat pertimbangan bagi peran negara dalam ekonomi dan perilaku hati-hati dalam menangani insvestasi dan pengambilan resiko. Ia juga dapat dikatakan dinamis dalam arti ia mengarah pada pertumbuhan ¬ juga meskipun pertumbuhan tersebut mungkin lambat dan tetap daripada spektakuler. Ia merupakan kombinasi antara kebaikan suatu sistem pasar dengan kebaikan dari sistem kesejahteraan sosial.

Pada tahun 1982 koalisi CDU dan FDP berkuasa pada pemerintahan Jerman. Pada masa ini diskusi tentang bagaimana ekonomi pasar sosial seharusnya berubah meliputi tiga aspek; pada satu sisi kelompok keynesian mengklaim untuk mempertahankan ≈Globalsteuerung≈ dan ekonomi pasar sosial, sementara pada sisi yang lain para pengikut M ilton Friedmanmenyatakan kegagalan dari negara dan menginginkan pengurangan dari ≈Globalsteuerung≈ serta ekonomi pasar sosial bersama-sama dengan penguatan kekuatan pasar. Pada posisi yang ketiga, kelompok kecil yang berfikir bahw a pasar telah gagal dan oleh karenanya mereka memilih perluasan sektor negara dan intervensi negara dilapangan ekonomi.

Hasil dari diskusi ini dapat dijelaskan sebagai kombinasi antara Keynes dan Friedman. Pada tahun-tahun berikutnya perusahaan-perusahaan negara seperti Pos Jerman dan Telkom Jerman disw astanisasi dan ukuran-ukuran sosialpun diturunkan lebih ramping. Kemajuan ekonomi pada periode tersebut dapat dilihat sebagai hasil dari kombinasi kebijakan itu namun juga disebabkan oleh situasi positif ekonomi dunia serta keberhasilan dari integrasi Eropa. Masa ini diakhiri oleh reunifikasi Jerman.

Reunifikasi Jerman tercatat sebagai irisan tajam dari berbagai analisa pembangunan dan sejarah Jerman. Melihat pada kebijakan ekonomi dan sosial sedikit berbeda. Bukan pada reunifikasi 1990 sebagai moment yang penting namun pada penyatuan ekonomi dan keuangan beberapa bulan sebelumnya.Moment tersebut terjadi pada situasi pertumbuhan ekonomi dan angka utang negara yang rendah. Pada permulaannya, situasi diw arnai oleh euphoria unifikasi secara umum dan terbukanya pasar baru di Jerman bagian Timur dan Eropa.

Dari pengalaman yang terjadi di Jerman, seperti yang disarikan diatas, yang penting untuk dicermati adalah bagaimana ide Liberalisme diterima ditengah-tengah masyarakat modern dan bagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam philosopinya dapat diterapkan pada berbagai perubahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Menjaw ab pertanyaan ini tak lah mudah. Ide mengenai Ekonomi Pasar dan keberadaannya didalam mekanisme liberal demokrasi harus dapat dipahami dan diberikan arti. Salah satu kuncinya adalah melihat bahwa kompetisi yang ada dalam ekonomi pasar harus dapat

BAB III

Penutup

Kesimpulan

Investasi merupakan suatu komponen yang penting dalam menetukan GNP. Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam permintaan agregat. Biasanya perluasan investasi memiliki sifat yang sangat tidak stabil sehingga sering mengalami fluktuasi yang menyebabkan terjadinya resesi. Investasi dan perluasan pasar sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah capital. Investasi akan menanbah jumlah (stock) dari capital. Tanpa investasi maka tidak aka ada pabrik, masin – masin baru dan dengan demikian tidak ada ekspansi.

PENUTUP DARI PENULIS

Assalamua’laikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah, puji syukur kepada allah saya ucapkan karna saya sudah diberikan nikmat kesehatan, akal pikiran, sehingga saya bias melaksanakan tugas akhir semester ini. Mungkin tidak dalam makalah ini masih banyak kekurangan daik dalam penulisan maupun dari sisi isi harap dimaklumi. Dari berbagai sumber saya susun makalah ini, dengan harapan bias menambah wawasan bagi orang yang membacanya terutama bagi saya sendiri.

Sama – sama kita ketahui Indonesia masih termasuk Negara berkembang dan masih banyak membutuhkan pembangunan baik itu di pembanguan imprastrukur maupun perekonomian dan lain sebagainya.

Khususnya Sumatra Barat, kita masih dalam proses recovery baik recopery sektor ekonomi maupun yang lainya. Dari sini sangatlah tampak berapa besarnya pengaruh investasi dan perluasan pasar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi tentu saja akan bias membuka lapangan kerja dan memperkecil persentase pengangguran.

Dari perlusaan pasar sendiri, dibuktikan dengan pengelolaan sktor pertanian atau aggribisnis dan sektor perdangangan, pengembangan UKM, Perindustrian, Perkoperasian, dan lain sebagainya.

creator

(Devi Puspita Sari)

Pages

Try to Change Destiny

Lah Koq Bisa?

Slide Title 2

Slide Title 3

Ekonomi

1 komentar:

Most View

Bookmarks

Archive

Fans

Our Partners

My FB

MY Follower